Mendikbud Janji Dukung Pendirian Universitas NU

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Mohammad Nuh mengapresiasi perjuangan PBNU untuk mendirikan sejumlah Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) di Indonesia. Demi kemajuan pendidikan Tanah Air, pihaknya berjanji akan mendukung proses tersebut. Dukungan disampaikan dalam Ceramah dan Dialog bersama Mendikbud pada Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2012 di Pondok Pesantren Kempek Cirebon, Ahad (16/9) malam. Forum yang dihadiri Ketum PBNU KH Said Aqil Siroj ini diikuti ratusan peserta Munas yang terdiri dari pengurus NU dan ulama-ulama nonstruktural. Nuh mengatakan, keinginan NU mendirikan perguruan tinggi (PT) merupakan bentuk kerinduan yang wajar karena hingga sekarang jumlah PT ormas Islam terbesar ini masih belum banyak. “Apakah Nahdlatul Ulama bisa mendirikan perguruan tinggi? Jawabannya bisa. Alasannya, ini bukan ilmu ghaib. Lha wong yang ghaib saja bisa bisa diraih apalagi yang nggak,” katanya disambut tawa ringan para hadirin. Namun Nuh mengingatkan, dukungan yang ia berikan menjadi bagian dari upaya pembangunan nasional. “Jadi ini bukan dari NU untuk NU, tapi dari NU untuk bangsa,” ujarnya. Mantan pengurus PCNU Surabaya ini mengakui, negara ini memiliki hutang jasa yang cukup banyak kepada NU. Sehingga, sepatutnya NU mendapatkan sesuatu yang layak atas cita-citanya. “Sebaik-baiknya orang yang hutang itu, ya nyahur (melunasi). Itu kan haqqul adami. Kita ini lagi nyahur. Tapi yang namanya nyahur ada yang nyicil ada yang tidak,” tambahnya.husnu mufid

MUNAS-KONBES NU 2012 Alumni NU Luar Negeri Siap Mengabdi

Alumni maupun para kader NU yang tengah studi di berbagai perguruan tinggi di luar negeri diimbau untuk tidak malu mengabdi, dengan mau terjun secara langsung ke tengah masyarakat. Manfaat keberadaan mereka harus dirasakan secara langsung oleh warga NU. Demikian diutarakan oleh Gus Faisul Ishom, inisiator pertemuan alumni dan penggerak Pengurus Cabang Istimewa (PCI) NU luar negeri yang juga penggagas lahirnya PCI NU Jepang saat ditemui NU Online di Cirebon, Senin. Pada Sabtu malam, para alumni dan penggerak PCI NU melakukan pertemuan dan diskusi, bertempat di kompleks Pesantren Kempek, yang menjadi lokasi Munas dan Konbes NU 2012. Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 40 orang, mewakili belasan PCI NU di Luar Negeri. Menurut Ishom, para alumni PCI NU merupakan aset dan potensi berharga yang dimiliki NU. Ishom berharap manfaat keberadaan mereka dapat dirasakan secara langsung oleh NU dan warga NU. “Manfaat keberadaan PCI NU, terutama kawan-kawan alumni PCI yang kini telah kembali ke Tanah Air harus dirasakan oleh NU. PCI NU harus bisa memberikan warna dalam memperkuat khidmah NU di tengah umat dan bangsa,” ujarnya. Ishom mengibaratkan keberadaan PCI NU layaknya gula yang bisa membut minuman menjadi manis. “Alumni PCI NU harus menjadi gula yang membuat minuman manis, dengan memberikan kontribusi nyata dan berkhidmah sepenuh hati ke NU,” paparnya. Diutarakannya, dirinya mengapresiasi langkah para alumni PCI NU yang mau terjun secara langsung di tengah masyarakat. Bahkan sejumlah alumni PCI “tidak merasa malu” menjadi pengurus NU di tingkat ranting maupun MWC, dua kepengurusan terendah di lingkungan NU. “Tugas besar khidmah NU tidak hanya di tingkat PB. Justru yang berada di ranting dan MWC maupun pesantren berhadapan secara langsung dalam menjawab kebutuhan warga NU,” paparnya. Ishom melihat, keberadaan alumni dan kader PCI NU yang mau terjun langsung ke bawah justru akan semakin memperkokoh bangunan besar NU. Manfaatnya dirasakan langsung oleh warga NU. Oleh karenanya, ia berharap apa yang telah ditunjukkan oleh para alumni PCI NU sejauh ini terus diperkuat. “PCI NU jangan membuat entitas sendiri, akan tetapi harus berbaur dengan komponen NU lainnya, agar dapat memberikan kontribusi optimal dalam memperkuat khidhmah bagi umat dan bangsa,” kata Ishom. Dalam catatan NU Online, saat ini PCI NU telah berdiri di puluhan. Bahkan di negara-negara besar Eropa maupun Asia Timur kini telah berdiri sejumlah PCI NU. Begitu pula dengan kawasan Timur Tengah, Afrika dan Asia Tengah. Kelahiran PCI NU diprakarsai oleh kader-kader NU yang tengah melanjutkan studi di berbagai universitas di luar negeri, baik jenjang S1, S2 maupun S3. Sebagian PCI dirintis oleh para TKI, TKW maupun warga Indonesia yang telah lama menetap sebagai warga negara setempat.husnu mufid

NU Luar Negeri: Penguatan Ekonomi

Perhelatan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2012 yang digagas PBNU di Pesantren Kempek, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, 14-17 September, mendapatkan apresiasi besar dari para penggiat maupun alumni NU Luar Negeri. Pada Sabtu malam, mereka bertemu dan membahas sejumlah isu seputar penguatan pemberdayaan Nahdliyin di berbagai bidang. Pertemuan ini diikuti sebanyak 40 orang, yang berasal dari Pengurus Cabang Istimewa (PCI) NU Inggris, Amerika Serikat dan Kanada, Jepang, Mesir, Yaman, Sudan, Libia, Arab Saudi, Maroko, Suriah, dan Malaysia. Kegiatan ini dihadiri oleh Rais Syuriah PBNU KH Masdar Farid Mas’udi dan Wakil Sekjen PBNU Aji Hermawan, yang dipandu Faisul Ishom dari PCI NU Jepang. Dalam kesempatan tersebut, sebagian besar peserta yang hadir menyoroti pentingnya penguatan pemberdayaan ekonomi warga NU. Penguatan ekonomi dinilai sebagai langkah mendesak yang perlu dilakukan untuk menanggulangi masalah kemiskinan dan ketertinggalan yang masih membelit sebagian besar Nahdliyin. “NU perlu lebih memperkuat pemberdayaan ekonomi. Badan-badan usaha NU harus diperbanyak dan dikembangkan, agar manfaatkan semakin dirasakan masyarakat,” ujar Kamal, perwakilan PCI NU Libia. Menurutnya, penguatan badan usaha NU merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Pasalnya, kondisi perekonomian sebagian besar warga NU masih memprihatinkan, jika tidak disebut hidup di bawah garis kemiskinan. “Perekonomian warga NU perlu terus diberdayakan dan dibangkitkan. Ini tugas besar semua kader di semua jenjang kepengurusan NU mulai tingkat ranting hingga PB,” ujarnya. Hal senada diungkapkan Ifan Haryanto, pereakilan PCI NU Inggris. Dikatakannya, masalah ekonomi merupakan isu penting yang harus mendapatkan perhatian besar NU. Ifan Haryanto yang juga alumnus program doktor Institut Pertanian Bogor (IPB) mengajak, para penggiat NU Luar Negeri bersinergi dan dapat merumuskan langkah bersama dalam menjawab kebutuhan mendesak Nahdliyyin di bidang ekonomi. “PCI memiliki potensi yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi NU, karena selain sumberdayanya tersedia juga memiliki jaringan internasional yang kuat,” imbuhnya. Ifan berharap setelah Munas dan Konbes, para penggiat PCI NU dapat segera melakukan aksi nyata. “InsyaAllah setelah Konbes kami akan menindaklanjuti hasil pembahasan ini, baik melalui temu darat maupun milis,” terangnya.husnu mufid

4 Rekomendasi Hasil Munas NU di Cirebon

Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) sudah menghasilkan beberapa rekomendasi. Rekomendasi-rekomendasi yang terkait dengan berbagai masalah bangsa ini juga sudah diberikan kepada Presiden SBY. Keempat rekomendasi yang ditetapkan pada Senin (17/9) tersebut antara lain; A. Politik dan Persoalan Korupsi Upaya-upaya penanggulangan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini belum berjalan dengan baik, karena aparatur yang bertugas untuk itu yaitu kepolisian dan kejaksaan, tidak menunjukkan keseriusan. Ketidakseriusan ini hanya dapat diatasi oleh lembaga yang berada di atas keduanya, yaitu Presiden. Presiden juga harus bertindak tegas terhadap aparat pemerintahan di bawahnya yang terlibat korupsi. Rekomendasi : 1. Presiden harus segera menggunakan kewenangannya secara penuh dan tanpa tebang pilih atas upaya-upaya penanggulangan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah, utamanya terkait dengan aparat pemerintahan yang terlibat korupsi. 2. Masyarakat agar berkontribusi aktif dalam upaya meruntuhkan budaya korupsi dengan memperkuat sanksi sosial terhadap koruptor, sehingga dapat menimbulkan efek jera dan juga efek pencegahan bagi tindakan korupsi berikutnya. B. Persoalan Pajak Bahwa bagi umat Islam, pungutan yang wajib dibayar berdasarkan perintah langsung dari Al-Quran dan Hadits secara eksplisit adalah zakat. Sedangkan kewajiban membayar pajak hanya berdasarkan perintah yang tidak langsung (implicit) dalam konteks mematuhi penguasa (ulil ‘amri), Penguasa di dalam membelanjakan uang Negara yang diperoleh dari pajak berdasarkan kaidah fikih “tasharruful imam ‘alai ro’iyyah manuutun bil mashlahah al-raiyyah”, mesti mengacu pada tujuan kesejahteraan dan kemanusiaan warga Negara (terutama kaum fakir miskin). Ketika ternyata bahwa uang negara yang berasal dari pajak tidak dikelola dengan baik atau tidak dibelanjakan sebagaimana mestinya bahkan terbukti banyak dikortpsi, maka muncul pertanyaan: apakah kewajiban membayar pajak oleh warga negara itu masih punya landasan hukum keagamaan yang kuat? Artinya masihkah menjadi wajib membayar pajak tersebut? Rekomendasi : 1. Pemerintah harus lebih transparan dan bertanggungjawab terkait dengan penerimaan dan pengalokasian uang pajak, serta memastikan tidak ada kebocoran; 2. Pemerintah harus megutamakan kemashlahatan warga negara terutama fakir miskin dalam penggunaan pajak; 3. PBNU perlu mengkaji dan mempertimbangkan mengenai kemungkinan hilangnya kewajiban warga negara membayar pajak ketika pemerintah tidak dapat melaksanakan rekomendasi kedua poin di atas. C. International : Innocence of Muslims Akhir-akhir ini dengan alasan kebebasan berekspresi, muncul beberapa karya dalam media massa yang dirasakan melecehkan dan menodai simbol-simbol agama Islam. Sebagai reaksi terhadap hal itu, banyak dilakukan tindakan yang tidak terkendali dan merusak. Misalnya film The Innocence of Muslims, kartun Nabi Muhammad, dan novel The Satanic Verses. Hal semacam juga terjadi terhadap agama lain. Rekomendasi 1. Lembaga-lembaga internasional seperti PBB dan OKI membuat Konvensi yang mewajibkan semua orang untuk tidak melakukan tindakan yang melecehkan dan atau menodai simbol-simbol yang dihormati agama. 2. Umat Islam agar tidak mudah diprovokasi untuk melakukan tindakan yang tidak terkendali dan destruktif oleh segala bentuk serangan seperti yang dilakukan pembuat film Innocent of Muslims. D. Pendidikan : Nilai-nilai Kepesentrenan dalam Kurikulum Pendidikan Karakter Selama ini salah satu kelebihan yang dikenal dari nilai-nilai pendidikan pesantren adalah kemandhrian peserta didik dalam menghadapi kehidupannya. Di sisi yang lain, sistem pendidikan pesantren juga terkenal dengan pendidikan karakter lewat keteladanan yang diberikan oleh kyai dan para guru kepada santri-santrinya. Di pesantren para santri juga dibiasakan hidup sederhana, mencukupkan diri, dengan sedikit bekal untuk belajar, jauh dari berkelebihan. Rekomendasi 1. Merekomendasikan kepada pemerintah untuk meninjau ulang pendidikan karakter yang masih lemah dan belum menjadi kesadaran atau internalisasi nilai-nilai, serta belum berorientasi ke masa depan (mutu dan kepribadian unggul) bagi peserta didik, sehingga pendidikan karakter tidak bisa diaplikasikan dengan maksimal. 2. Lembaga-lembaga pendidikan diharapkan tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, melainkan juga menanamkan kepada peserta didik karakter yang mulia, baik terkait hubungan dengan manusia (hablu minannas), dengan Allah (hablu minailah), dan dengan alam (hablum minal ‘alam). 3. Nilai-nilai kepesantrenan (kemandirian, keikhlasan, ketawadhu’an, dan hidup sederhana) itu sangat sesuai dengan semangat pasal 31 ayat (3) UUD 1945 tentang pendidikan yaitu iman, taqwa, dan akhlak mulia, oleh karena itu nilai-nilai tersebut dijadikan sebagai bagian pendidikan karakter dari sistem pendidikan nasional. 4. Pemerintah berkewajiban untuk melindungi para pendidik dalam menyelenggarakan pendidikan dan menjamin pendidik bisa berperan aktif untuk menjalankan pendidikan karakter. 5. Merekomendasikan kepada pemerintah untuk menyempurnakan sistem ujian nasional (UN) agar dapat mengatasi kelemahan-kelemahan yang selama ini menghambat tercapainya standar kualitas pendidikan nasional yang diharapkan seperti pelanggaran dan kecurangan. 6. PBNU harus mendorong berkembangnya peraturan-peraturan daerah yang mempertimbangkan tradisi-tradisi lokal keagamaan agar menjadi spirit pendidikan. husnu mufid

MUNAS-KONBES NU 2012 SBY Minta Dukungan NU Awasi Korupsi

Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI memohon kepada NU untuk ikut serta mengontrol perilaku pejabat. Dalam hal ini, SBY meminta partisipasi NU dalam mengawasi kasus korupsi seperti yang disidangkan dalam draf Munas-Konbes NU 2012. NU dinilainya sebagai organisasi yang memiliki semangat tinggi dalam masalah kebangsaan termasuk masalah hukum. Hukuman mati bagi koruptor yang dibahas dalam sidang Munas-Konbes NU 2012, menunjukkan perhatian NU terhadap masalah hukum di Indonesia. “Saya akui, korupsi ini juga berlaku di pemerintah daerah,” kata SBY dalam pidato kunjungannya ke sidang Munas-Konbes NU 2012, di GOR Pesantren Kempek, Cirebon, Senin (17/9). Menurutnya, korupsi di tingkat daerah bukan sekadar gejala, tetapi sudah fakta. Hal ini ditunjukkan dengan keterlibatan sejumlah pejabat daerah terkait isu korupsi. Kasus korupsi di daerah, tidak hanya melibatkan pejabat pemerintah. Kata SBY, DPRD kerap kedapatan terlibat korupsi dengan modus kongkalikong dengan pemda setemp. husnu mufid

Nasional MUNAS-KONBES NU 2012 Ribuan Nahdliyin Ingin Ketemu SBY

Ketika matahari sepenggalah, pesantren Kempek dibanjiri ribuan warga wilayah tiga Cirebon, yaitu Kota/Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan. Mereka ingin menghadiri hari terakhir Musayawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama yang berlangsung sejak Sabtu, (14/9). Hari terakhir Munas dan Konbes tersebut, dihadiri Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, yang semula dijadwalkan pada pembukaan. Ia akan menyampaikan pidato bertempat di gelanggang olah raga Pesantren Kempek. Rata-rata, di samping ingin bertemu kiai, warga ingin melihat SBY. Tapi banyak warga yang keinginanannya tidak kesampaian karena sepanjang jalan sudah dipagari Banser, tentara dan pasukan pengaman presiden. Sekelompok ibu-ibu dari daerah Kecamatam Losari, Kabupaten Cirebon menepi dan meneduh di bawah sebatang pohon. “Saya ke sini ingin lihat Presiden. Kami kan anak-anaknya, tapi kenapa dibiarkan begini, tak bisa ketemu,” ujar salah seorang ibu. “Presiden bagi duit dong,” celetuk ibu-ibu yang lain sambil tertawa berderai. Susi, salah seorang siswi SMK Babakan mengaku ingin melihat Presiden secara langsung, "Kami tak bisa masuk, padahal sudah berniat ingin melihat pidato Preside. Kenapa sih kok susah banget warganya itu ketemu Presiden? Pokoknya susah!” katanya berapi-api. Ibu Zenab, salah seorang warga yang tak melihat presiden, berpandangan lain. “Saya tak kecewa tak melihat Presiden. Ke sini karena ingin melihat Munas,” tegasnya.husnu mufid

LSM Gempar Tekan Radar Jember

Tekanan kembali dialami awak pers Indonesia. Kali ini, puluhan massa Lembaga Swadaya Masyarakat Gempar menekan Harian Radar Jember (Jawa Pos Group) untuk memecat tiga wartawan harian itu, Senin (17/9/2012). Sebelum menggeruduk kantor Radar Jember di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Jember, Jawa Timur, massa Gempar yang berpakaian hitam-hitam dengan dipimpin Anshory sempat mendatangi kantor Persatuan Wartawan Indonesia. Mereka menyerahkan tembusan surat pengaduan. Dalam aksinya, Anshory menyatakan tersinggung dengan wartawan Radar Jember, terkait berita yang dimuat pada 10 September 2012. Saat itu, Radar memberitakan tentang anak Anshory, Syaiful Mashor, yang menjadi tersangka kasus dugaan pembajakan cakram video (VCD). Di akhir berita, disebutkan inisial (mac/c1/wah). Dalam salah satu alinea, Radar menulis komentar Anshory terkait kasus yang melilit anaknya tersebut: "Ya, kita liat aja, apa Kejaksaan Jember ini bisa membuktikan bahwa anak saya bersalah." Anshory tidak merasa pernah diwawancarai oleh wartawan Radar Jember. Ia merasa dirugikan dengan kutipan tersebut, karena seolah-olah menantang kejaksaan. Oleh sebab itu, ia menuntut agar wartawan berinisial (mac/c1/wah) dipecat, karena patut diduga telah melanggar kode etik jurnalistik. Kedua, Anshory menuntut Radar Jember meminta maaf kepada dirinya dan kepada masyarakat, melalui terbitan Jawa Pos dan Radar Jember di halaman 1 selama tujuh hari berturut-turut. "Jika tidak segera dipecat atau meminta maaf, baik oknum wartawan maupun Radar Jember sebagai media, maka kami akan melapor ke Dewan Pers agar perizinan media Radar Jember dicabut," kata Anshory dalam pernyataan sikapnya. Ia siap melaporkan secara resmi kasus itu ke Dewan Pers, jika tuntutannya tidak dilaksanakan. Dalam pernyataannya, Gempar juga melakukan kriminalisasi terhadap wartawan Radar. Ia menyebut wartawan yang menulis berita tidak benar atai bohong pantas dijerat dengan pasal 263 KUHP tentang memberikan keterangan tidak benar, juncto pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik, juncto pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. Anshory menolak, jika dikatakan aksinya tersebut merupakan bentuk intimidasi terhadap pers. "Yang dinamakan pemaksaan itu membawa arit, membawa pistol. Tapi kalau saya minta Dewan Pers dan Kementerian Infokom bukan memaksa, toh semua keputusan terserah Dewan Pers dan Infokom," katanya. Aksi massa ditemui oleh Pemimpin Redaksi Radar Jember Winardi Nawa Putra. Ia berjanji akan mempelajari persoalan tersebut. "Kami akan lakukan klarifikasi. Dalam waktu secepatnya, kami akan panggil wartawan bersangkutan," katanya.