Saudi Bakal Hancurkan Makam Nabi dan Sahabat

Pemerintah Saudi Arabia berencana menghancurkan situs penting Islam meliputi masjid Nabawi di Kota Madinah dan beberapa situs penting lainnya. Rezim Al Saud yang menguasai pemerintahan di Arab Saudi berencana menghancurkan tiga masjid tertua di dunia dalam ekspanri multi miliar pound, dalam sebuah laporan yang dikutip Fars News, Ahad (28/10/2012). Masjid Nabawi di Madinah, di mana Rasullulah Muhammad dimakamkan, akan dihancurkan bulan depan usai musim haji tahun ini. Rencananya, pembangunan itu akan mengubah masjid Nabawi menjadi gedung terbesar di dunia, dengan kapasitas 1,6 juta orang. Rencana Saudi untuk meruntuhkan situs sejarah Islam yang paling dihormati oleh muslimin di dunia itu tentu saja amat mengejutkan. Menurut rencana, sebagian besar perluasan Masjid Nabawi akan diperlebar sisi Barat masjid, yang di sana berada makam pendiri Islam dan dua khalifah pertama Islam Abu Bakar dan Umar. Menurut Kementerian Urusan Islam Saudi Arabia yang menerbitkan sebuah pamflet tahun 2007 silam dan disusun oleh Mufti Besar Arab Saudi, Abdulaziz al-Sheikh, bahwa penghancuran kubah masjid dan meratakan makam Nabi Muhammad, Abu Bakar dan Umar berdasarkan fatwa Abdulaziz al-Sheikh. Dr Irfan al-Alawi dari Yayasan Riset Warisan Islam (Islamic Heritage Research Foundation) mengatakan sudah 10 kegiatan tahunan terkait perusakan situs Islam di Arab Saudi. “Membisunya kaum Muslimin atas penghancuran Mekkah dan Madinah adalah bencana dan kemunafikan terbesar,” tegasnya. “Film tentang pelecehan Nabi Muhammad jadi protes di seluruh dunia, tapi penghancuran tempat kelahiran Nabi, dimana Rasulullah Saw berdoa dan mendirikan Islam justru dibiarkan hancur tanpa kritik apa pun,” pungkasnya. husnu mufid

PENGHANCURAN SITUS ISLAM Perluasan Masjid Nabawi Tak harus Runtuhkan Bangunan Sejarah

Rencana penghancuran tiga masjid tertua dalam sejarah Islam, yang berada di sebelah barat tembok masjid Nabawi, yaitu masjid yang didedikasikan untuk Abu Bakar and Umar, dan Masjid Ghamama, yang merupakan masjid yang pertama kali digunakan untuk sholat hari Raya mendapat tantangan keras dari kelompok penjaga sejarah peradaban Islam. Dr Irfan al-Alawi dari Islamic Heritage Research Foundation sangat menyesalkan rencana tersebut jika harus menghancurkan tiga peninggalan penting tersebut tanpa upaya penjagaan. “Tidak ada yang meragukan masjid Madinah perlu perluasan, tetapi apa yang dilakukan pihak otoritas Saudi sungguh mengkhawatirkan,” katanya, seperti dikutip the Independent. Pemerintah Saudi telah mengumumkan tidak berencana untuk mengabadikan atau memelihara masjid tersebut yang telah ada sejak abad ke tujuh Masehi yang dilindungi dan dirawat oleh kekaisaran Ottonom. Tidak juga ada penggalian dari komisi arkeologi sebelum rencana penghancuran tersebut, sesuatu yang menjadi perhatian penting diantara para akademisi “Terdapat banyak cara melakukan perluasan tanpa merusak peninggalan bersejarah Islam. Mereka tampaknya menginginkan menghancurkan itu semuanya,” kata Alawi yang telah menghabiskan waktu lebih dari 10 tahun menyoroti penghancuran situs-situs Islam era awal. Dengan semakin murahnya perjalanan udara dan tumbuhnya populasi kelas menengah di negara-negara Muslim yang sekarang sedang berkembang. Mekkah dan Madinah sedang berjuang untuk bisa melayani 12 juta perziarah yang datang setiap tahunnya. Jumlah tersebut diperkirakan akan tumbuh mencapai 17 juta pada tahun 2025. Kerajaan Saudi merasa hanya mereka sendiri yang memiliki otoritas atas apa yang terjadi pada peninggalan awal sejarah Islam. Meskipun mereka telah mengeluarkan milyaran dolar untuk memperluas Mekkah dan Madinah, tetapi dua kota suci ini juga memberi keuntungan pada negara yang sangat tergantung pada hasil minyak bumi ini. Baik Kedutaan Saudi di London atau Kementerian Luar Negeri Saudi merespon permintaan komentar ketika The Independent mengontak mereka. Pemerintah sebelumnya menyatakan ekspansi perlu dilakukan di dua kota suci ini. Terdapat tuntutan untuk membangun hotel budged untuk perziarah miskin karena mereka selama ini ditempatkan beberapa mil dari pusat kota. Sebuah pamflet yang dipublikasikan pada tahun 2007 oleh kementerian Hubungan Keislaman dan didukung oleh Grand Mufti Saudi Arabia, Abdulaziz al Sheikh, meminta kubah nabi diruntuhkan dan makam Nabi Muhammad, Abu Bakar dan Umar diratakan dengan tanah. Sheikh Ibn al-Uthaymeen, satu dari ulama Wahabi juga meminta hal yang sama. husnu Mufid

Kang Said : Dakwah Lewat Internet

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj meminta pengurus NU mengembangkan dakwah secara kontekstual melalui media internet. Hal ini penting, agar media sosial ini tidak hanya menjadi alat adu domba. Demikian yang disampaikan, Said Aqil, saat melantik pengurus Cabang NU (PCNU) Jombang 2012-2017 di Aula Yayasan Pesantern Mambaul Maarif Denanyar Jombang, Sabtu (27/10). "Dakwah tidak hanya cukup di masjid, dan musholla saja, akan tetapi pengurus NU harus bisa mengisi dan menggunakan media internet, seperti Facebook, Youtube, harus kita isi,” ujarnya. Menurut Kang Said biasa dipanggil, dakwah kepada masyarakat juga bukan hanya berbicara soal aqidah saja. Menurutnya, persoalan aqidah bagi kalangan NU justru sudah tuntas, sehingga dalam ceramah perlu menekankan pada persoalan peradaban. “Bagimana NU ikut memajukan masyarakat, yakni masyarakat bermartabat, ekonomi mapan, kesehatan terjamin ,ini yang harus NU sampaikan,"imbuhnya menambahkan. Disamping soal dakwah di era globalisasi dengan menggunakan media internet. Kang Said, juga meminta Pengurus NU yang baru menjalankan program dan organisasi dengan transparan. "Mulai dari PB, PW hingga Ranting, harus menggunakan mangemen terbuka, transparan, tidak sembunyi-sembunyi. Mulai sekarang NU harus terbuka; programnya , juga laporan keuangannya,” tambahnya. Hadir dalam pelatikan, diantaranya Sekretaris PW NU Jatim Mashudi Mukhtar, Ketua DPW PKB Halim Iskandar, Bupati Jombang Suyanto dan Wakil Bupati Widjono Soeparno, Kapolres Jombang AKBP Tribisono dan jajaran Muspida. husnu mufid

40 Hari Do'a Makbul Sepulang dari Haji

Sudah menjadi tradisi bertamu ke rumah mereka yang baru pulang dari tanah suci untuk mohon didoakan dan juga meminta cinderamata. Bahkan seringkali keluarga maupun tetangga mementingkan penyambutan dan berebut bersalaman lebih dahulu, dengan alasan tabarrukan do'a.Memang dianjurkan untuk meminta do’a kepada mereka yang baru datang dari haji. Bukan untuk meminta cindera mata. Sebagian orang menamakan do’a orang yang baru pulang dari haji ini dengan sebutan do’a maghfiroh, yaitu do’a khusus meminta ampunan dari Allah swt atas segala dosa yang telah dilakukan. Mereka yang baru datang dari tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji bagaikan seorang bayi yang baru dilahirkan, masih suci dari dosa-dosa. Oleh karena itu, do’a dan permohonannya memiliki nilai lebih. Karena kesuciannya itulah posisinya dianggap lebih dekat kepada Allah. Dan diharapkan do’a-do’anya akan terkabulkan. Sebagain ulama berkata bahwa kondisi tersebut (kemakbulan do’a) dapat bertahan sebelum orang tersebut masuk ke dalam rumahnya. Namun ada yang mengatakan kondisi tersebut akan bertahan hingga empat puluh hari. dan dianjurkan (disunnahkan) bagi para haji untuk memohonkan ampun (do’a maghfiroh) kepada orang lain, walaupun mereka tidak memintanya. Demikian pula bagi mereka (yang tidak berangkat haji) agar meminta untuk dido’akan. Hal ini berdasar pada hadits Rasulullah saw “apabila kalian berjumpa dengan haji (orang yang pulang dari melaksanakan ibadah haji) maka salamilah dia dan jabatlah tangannya dan mintalah agar didoakan olehnya, karena doanya akan mengampunimu” Al-allamah al-Munawi berkata bahwa permitaan doa kepada haji ini sebaiknya dilakukan selama haji itu belum memasuki rumah. Tetapi sebagian ulama mengatakan bahwa permintaan do’a ini dapat dilakukan hingga 40 hari sepulangnya dari rumah. Dalam kitab Ihya’ Ulumuddin diterangkan berdasakan cerita dari sahabat Umar ra. Keadaan ini dapat diberlangsungkan hingga akhir bulan Dzulhijjah, Muharram dan dua puluh hari Rabiul Awwal. husnu mufid husnu mufid

Dikembalikan Uang Pungli Guru Agama

Pungutan liar yang dilakukan birokrat pada guru-guru agama Kristen di DKI Jakarta yang ikut pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) diputuskan untuk dikembalikan. Pungutan pada guru dengan alasan untuk dana transportasi ke lokasi PLPG di Bogor dibatalkan karena panitia sudah menyiapkan transportasi secara gratis. Sejumlah guru agama Kristen di DKI Jakarta yang ikut PLPG yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Teologia (STT) melaporkan adanya pungutan untuk uang transportasi oleh Pembina Bimbingan Masyarakat (Pembimas) Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Tiap guru diminta membayar Rp 110.000 untuk transportasi dari Jakarta - Bogor. Padahal, STT Jakarta selaku penyelenggara PLPG untuk guru agama Kristen dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, serta daerah lain selalu menyediakan bus gratis di kampus STT Jakarta. Pengumuman soal transportasi gratis ini sudah diumumkan jauh-jauh hari. "Setelah para guru mengungkap adanya pungli, Kami diinformasikan biaya yang sudah dipungut segera dikembalikan. Para guru baru diberitahu soal transportasi gratis yang sudah disediakan STT Jakarta," kata seorang guru agama Kristen di SMP negeri di Jakarta, Senin (29/10/2012). Guru yang mengungkap pungli menyebutkan dari penjelasan staf di Pembimas Agama Kristen Kanwil Agama DKI Jakarta dikatakan mereka mengaku baru mendengar pada Kamis (25/10/2012) sore bahwa STT Jakarta telah menyiapkan bus untuk transportasi guru ke PLPG di Bogor secara gratis. Untuk itu, biaya transportasi yang telah diserahkan ke Bimas Kristen Kanwil Jakarta dapat diambil kembali oleh guru. Renny Tobing, Panitia PLPG Guru Agama Kristen STT Jakarta, menegaskan pihaknya tidak memungut biaya transportasi dari guru. Sebab, panitia sudah menyediakan bus gratis di STT Jakarta. "Kami menyayangkan ada pungutan pada guru. Tidak ada perintah dari STT Jakarta untuk memungut uang transportasi dari guru. Kami tidak tahu soal itu," kata Renny. Renny mengatakan panitia telah mengumumkan adanya transportasi gratis yang disiapkan di kampus STT Jakarta. Bahkan, guru agama Kristen dari Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah yang selama ini ikut PLPG di bawah STT Jakarta berangkat bersama secara gratis dari STT Jakarta. "Ketika kami cek, staf Pembimas Agama Kanwil DKI Jakarta awalnya mengatakan kalau guru sendiri yang mau berangkat dengan menyewa bus. Padahal, selama ini guru DKI Jakarta berangkat bersama dengan STTJakarta. Baru kali ini ada masalah," kata Renny. Selain pungli dana transportasi, para guru agama Kristen di DKI Jakarta juga dipaksa ikut pelatihan penelitian tindakan kelas (PTK). Guru dipungut Rp 165.000 oleh Pembimas Agama Kristen Kanwil DKI Jakarta. Terdata sebanyak 135 guru agama kristen di jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK se-DKI Jakarta yang ikut PLPG pada 30 Oktober - 7 November. "Para guru ditakut-takuti kalau tidak meniyapkan proposal PTK bisa tidak lulus PLPG. Lalu guru ditawari untuk pelatihan yang dikoordinir Pembimas Kristen Kanwil Agama DKI Jakarta dengan biaya dari guru. Kami kan tentu berharap bisa lulus, makanya menurut saja ketika diminta ikut pelatihan, termasuk juga menyiapkan biaya tranportasi ke lokasi," kata seorang guru agama kristen di salah satu SMP negeri di Jakarta. Renny menegaskan pelatihan PTK dengan memungut biaya yang dialami guru DKI Jakarta bukan tanggung jawab STT Jakarta. "Memang, kepada Kanwil Jakarta kami menyarakan kalau guru ada yang sudah memiliki RPP, silabus, dan proposal PTK, boleh dibawa. Kalau tidak ada, selama ini juga tidak masalah. Apalagi kalau dikaitkan dengan lulus atau tidaknya peserta PLPG, tidak sama sekali. Jadi, kegiatan pelatihan PTKuntuk guru agama DKI Jakarta di luar tanggung jawab kami. STT Jakarta tidak tahu-menahu soal kegiatan tersebut," jelas Renny. Husnu mufid

Partai Islam Turun Kepercayaan

Partai politik Islam diprediksi akan tergusur dari pusaran politik nasional pada 2014. Kemungkinan pergeseran peta politik ini hasil jajak pendapat jika pemilu dilakukan awal Oktober 2012. Merujuk survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Network, tak satu pun partai berbasis massa Islam masuk zona aman. Justru ranking lima besar dimonopoli partai yang tidak memiliki konstituen tradisional Islam, yaitu Golkar, PDI Perjuangan, Demokrat, Nasdem, dan Gerindra. Kemunculan Nasdem yang diisi mayoritas politisi muda mengejutkan dan diyakini akan jadi penantang serius bagi dominasi Golkar, PDI-P, dan Demokrat. Hasil survei tersebut telah memancing ragam tanggapan dari beberapa petinggi partai Islam. Hidayat Nur Wahid (PKS) menilai survei bukan realitas hasil pemilu sehingga tak boleh ditunggangi untuk mengarahkan opini bahwa partai-partai Islam tak layak dipilih. Romahurmuziy (PPP) mengkritik LSI yang mengabaikan faktor struktur dan manuver tokoh parpol Islam yang efektif bekerja jelang pemilihan. Namun, Muhaimin Iskandar (PKB) tidak terlalu merisaukan hasil survei karena masih sebatas sampling dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi partai. Dua fenomena sosiologis Terlepas dari faktor-faktor teknis survei yang dikeluhkan parpol Islam, ada tren perilaku pemilih yang semakin dominan: pola partisipasi politik warga lebih berpengaruh dan efektif ketimbang pola mobilisasi sentimen primordialitas. Kasus pemilihan gubernur-wakil gubernur DKI, khususnya pada putaran kedua, mencerminkan melemahnya korelasi pilihan politik dengan eksploitasi sentimen sektarian-keagamaan. Exit poll SMRC mengungkap lumbung suara Jokowi-Basuki salah satunya bersumber dari anggota ormas Islam: Muhammadiyah (52 persen), NU (43), Persis (38), dan DDII (33). Realitas politik ini berkorelasi negatif dengan seruan dan upaya sejumlah pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar umat Islam warga Jakarta memilih pemimpin seagama. Sebenarnya temuan kedua lembaga survei di atas kian mengokohkan tesis yang muncul pada Pilpres 2004: politik aliran, loyalitas tradishonal, dan pengaruh tokoh-tokoh tradisional sudah melemah (Ricklefs, 2008). Adalah betul jika bandul perilaku pemilih sangat dinamis mengikuti interaksi bahkan ketegangan antara agensi dan struktur sosial-politik. Namun, ada perkembangan sosiologis masyarakat pasca-Orde Baru yang memungkinkan parpol-parpol nasionalis lebih memiliki kesempatan mengakomodasi perubahan perilaku masyarakat Muslim. Inilah yang menyebabkan parpol nasionalis punya daya tarik politik relatif lebih stabil dan konsisten dibandingkan dengan parpol Islam sejak Pemilu 1999 hingga 2009. Paling tidak ada dua fenomena sosiologis saling berkelindan, yang ikut mendeterminasi melorotnya suara parpol Islam. Pertama, menguatnya ”santrinisasi” di kalangan masyarakat Muslim. Santrinisasi di sini dipahami dalam semangat konservatisme. Kesalehan lebih diterjemahkan dalam bentuk keketatan menjalankan pelbagai ritual keagamaan dan penekanan ekspresi simbolik seperti pakaian serta pendirian lembaga-lembaga ekonomi berlabel Islam. Survei Goethe- Institut bersama Lembaga Survei Indonesia, 2011, menemukan konservatisme tumbuh subur di mayoritas generasi muda Muslim (Kompas, 14/6/2011). Kebijakan deparpolisasi Islam ala Orde Baru telah memicu arus balik ikhtiar santrinisasi dari ranah politik-kenegaraan ke sosial-kemasyarakatan seperti dipelopori M Natsir. Namun, santrinisasi pasca-Orde Baru cenderung tidak meyakini korelasi kesalehan dengan pilihan politik. Menurut Platzdasch (2009), santrinisasi orientasi dan perilaku masyarakat Muslim menjadi alasan parpol-parpol nasionalis tidak lagi bersikap netral terhadap isu-isu keagamaan. Tak ada lagi parpol nasionalis yang sepenuhnya sekuler. Pendirian sayap-sayap partai keagamaan di tubuh Golkar, Demokrat, dan PDI-P merefleksikan perkembangan ini. Gejala ”santrinisasi” parpol nasionalis itu berakar dari arus serupa di level masyarakat. Pergeseran sosiologis dan akomodasi parpol nasionalis tidak diimbangi ijtihad politik sepadan dari gerbong parpol Islam. Dampaknya adalah sumber elektoral parpol Islam tergerus. Kedua, membesarnya kelas menengah yang berkarakter pragmatis. Kelompok ini tidak menempatkan nilai-nilai ataupun ideologi sebagai preferensi utama dalam pilihan politiknya. Partisipasi politik kelas menengah-pragmatis sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan dan kepentingan ekonomi-politik individu maupun kelompoknya terhadap institusi politik. Sifat pilihan politik kelas menengah labil dan tak pasti. Masuk dalam kategori ini adalah kelas menengah Muslim yang lahir pada era Orde Baru. Pasca-reformasi, kelas menengah Muslim mengalami santrinisasi sebagai dampak dari strategi santrinisasi pada ranah non-negara di era Soeharto. Ini dicirikan kuatnya gelombang ekspresi kesalehan dan atribusi keagamaan di ruang publik, termasuk media. Dalam konteks ini, partai-partai politik berhaluan nasionalis relatif memiliki kapabilitas institusional guna menerjemahkan dan meng-”kanalisasi” aspirasi politik kelas menengah, termasuk dari segmen Muslim-santri. Beban ideologis-historis Membayangkan politik Indonesia pasca-Pemilu 2014 tanpa parpol Islam memang terlalu prematur. Namun, ancaman menyusutnya ceruk suara merupakan tantangan yang tak bisa dihindari. Parpol Islam tidak punya pilihan selain belajar dari para kompetitornya sembari melakukan otokritik dan keluar dari kungkungan ideologis. Daya tahan parpol Islam di pemilu nanti akan sangat ditentukan oleh sejauh mana mereka berani keluar dari beban ideologis-historis agar mampu merebut hati pemilih yang sedang berubah perilaku sosiologisnya, tidak terkecuali kelas menengah Muslim-santri. Kini, semua partai politik dituntut bekerja efektif, proaktif dalam merespons dinamika perilaku pemilih, dan berorientasi pragmatis; berani keluar dari kesempitan ideologis demi terobosan-terobosan genuine dan memberikan manfaat untuk masyarakat. Pada akhirnya, ”Setiap bentuk agenda yang dipaksakan secara ideologis pasti akan gagal dan hanya menciptakan bahaya-bahaya...,” ujar Mah. husnu mufid

Wamenag: Sanksi Terberat Biro Haji Nakal

Wakil Menteri Agama (Wamenag) Nazaruddin Umar mengakui akan memberikan sanksi bagi biro haji nakal berdasarkan tingkat kesalahan. Biro haji yang terbukti melakukan penipuan terhadap calon jamaah haji akan dikenakan sanksi terberat. "Sanksinya, kalau dalam peraturan itu, ada teguran, pemberhentian, dan pencabutan izin (usaha biro haji)," kata Nazaruddin di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (26/10/2012). Nazaruddin mengatakan, sanksi terberat bagi biro haji nakal yang terbukti melakukan penipuan calhaj adalah pencabutan izin usaha. Sementara itu, Kementerian Agama sendiri berjanji akan menindak tegas pegawainya jika terbukti ada yang terlibat dalam penipuan terhadap calon jemaah haji. Polisi diminta untuk mengungkap secara jelas dugaan penipuan yang dilaporkan sejumlah media terhadap sejumlah calon jemaah. "Apabila ada oknum dari Kementerian Agama RI yang benar-benar terlibat dalam penipuan calon jemaah, akan kami tindak tegas sesuai ketentuan undang-undang kepegawaian yang berlaku," kata Sekjen Kemenag Bahrul Hayat di Arafah, Jumat ini. Bahrul mengatakan, hal itu merespons pemberitaan sejumlah media yang menyebut dugaan penipuan calon jemaah haji melibatkan oknum pegawai Kemenag. Sebelumnya, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Anggito Abimanyu menyatakan, 15 biro penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK—dahulu ONH Plus) terindikasi melakukan penipuan terhadap jemaah sehingga mereka tidak bisa berangkat. husnu mufid