Unjuk Rasa Anti-Amerika Meluas Setelah Salat Jumat

Gedung Putih Amerika Serikat (AS) terus mengawasi dan memantau keamanan di sejumlah pos diplomatiknya di seluruh dunia. Rupanya, AS khawatir unjuk rasa anti-Amerika yang berkaitan dengan film 'Innocence of Muslims' akan semakin meluas dan bertambah banyak pasca salat Jumat. Unjuk rasa menentang film amatir tersebut telah terjadi di Mesir dan Libya sejak Selasa (11/9) lalu. Unjuk rasa ini kemudian meluas ke sejumlah negara-negara Islam di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, seperti Iran dan Tunisia. "Sangat penting untuk dicatat bahwa ketika unjuk rasa ini terjadi di sejumlah negara yang berbeda di dunia, menanggapi film tersebut, pada hari Jumat (14/9) secara historis telah menjadi hari di mana unjuk rasa dilakukan di dunia Islam," ujar juru bicara Gedung Putih Jay Carney seperti dilansir AFP, Jumat (14/9/2012). "Kami terus mengamati dengan seksama setiap perkembangan yang ada, karena bisa saja berujung pada unjuk rasa yang baru. Kami mengantisipasi bahwa mereka mungkin akan terus melanjutkan unjuk rasanya," imbuhnya. Film 'Innocence of Muslims' memicu sejumlah unjuk rasa di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, di mana kantor kedubes AS di Mesir, Libya, Yaman, Iran dan Tunisia diserbu demonstran bahkan hingga memakan korban jiwa. Duta Besar AS di Libya, Christopher Stevens, beserta 3 staf diplomatiknya tewas akibat serbuan demonstran di Benghazi, Libya, sedangkan 4 demonstran di Yaman tewas terkena tembakan aparat polisi yang berusaha membubarkan massa. Film amatir tersebut telah merendahkan Islam dan Nabi Muhammad karena isinya mengambarkan kehidupan umat Muslim sebagai manusia tidak bermoral dan sarat kekerasan. Film tersebut juga menyinggung Nabi Muhammad dan dibumbui dengan tema pedofilia dan homoseksualitas, yang memperlihatkan Nabi Muhammad tidur dengan banyak wanita. Menanggapi protes anti-AS yang muncul, pemerintah AS mengaku tak berdaya untuk menindak para pembuat film semacam ini tersebut. Ini dikarenakan adanya ketentuan tentang kebebasan berbicara dan berekspresi yang dilindungi dalam konstitusi AS sejak lama. "Saya tahu sulit bagi sebagian orang untuk memahami bahwa AS tak bisa atau tidak begitu saja mencegah video tercela seperti ini muncul ke permukaan," kata Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton. "Sekarang, saya perlu tekankan bahwa di dunia saat ini dengan teknologi terkini, hal itu mustahil. Bahkan kalaupun mungkin, negara kami punya tradisi panjang kebebasan berekspresi yang dilindungi dalam konstitusi dan hukum kami, dan kami tidak bisa menghentikan setiap warga negara yang mengekspresikan pandangan mereka sekalipun itu tidak disukai," tegas mantan ibu negara AS tersebut.