Politisasi Birokrasi Kental Pilkada DKI

Indonesia Corruption Watch menilai masih banyak bentuk kecurangan yang terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2012. Salah satu pelanggaran yang cukup mencolok adalah politisasi birokrasi untuk pemenangan calon tertentu. Deputi Koordinator ICW Ade Irawan mengatakan, bentuk-bentuk politisasi birokrasi yang ditemukan antara lain dalam bentuk intimidasi terhadap guru-guru SMA, pemberdayaan perangkat kelurahan, dan penggunaan sumber daya milik negara, terutama anggaran untuk kepentingan pilkada. "Yang menjadi sasaran empuk adalah guru dan murid, khususnya kelas III," kata Adedalam diskusi "Pemetaan Kritis dan Solusi atas Praktek Korupsi Pemilu di Pilkada DKI Jakarta" di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (7/9/2012). Selain guru-guru, hal serupa juga terjadi pada aparat kelurahan, bahkan hingga tingkat ketua RW dan RT. Pada tingkat kelurahan, ICW menduga terjadi proses intimidasi secara harus dalam pengurusan surat-surat, seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). "Mereka terutama membantu dalam sosialisasi program-program populis yang ada di Jakarta," ujar Ade. Cara lain politisasi birokrasi yang paling sering ditemukan, menurut ICW, adalah penggunaan sumber daya negara untuk kepentingan pemenangan kandidat. Penggunaan APBN dan APBD termasuk dalam persoalan ini, terutama lewat pemanfaatan dana hibah dan bantuan sosial. Dalam temuannya, ICW menilai penggunaan dana hibah dan bansos di Jakarta lebih banyak didorong untuk peningkatan popularitas.