Kapolri: Gampang, Relokasi Syiah dari Sampang

Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo menilai, mudah untuk menyelesaikan konflik di Sampang, Madura, Jawa Timur. Menurut Timur, solusi agar kejadian serupa tidak kembali terulang yakni merelokasi kelompok Syiah dari Desa Karang Gayam. Jangan sampai setiap ada konflik di masyarakat dengan latar belakang perbedaan agama, keyakinan, kelompok minoritas harus terusir hanya karena perbedaan keyakinan. -- Ahmad Basarah "Kalau semua masyarakat yang sudah tidak ada komunikasi dengan sekitarnya dan itu akan menimbulkan masalah-masalah seterusnya seperti itu, yang paling gampang pindah," kata Kapolri saat rapat kerja dengan Komisi III DPR di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/9/2012). Hal itu dikatakan Timur menyikapi pernyataan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat. Berdasarkan hasil kunjungan kerja ke Sampang, kata Martin, warga Syiah yang mengungsi di gelanggang olahraga di Sampang tidak bersedia direlokasi. "Orangtua kami, nenek kami sudah lahir di sana. Bupati (Noer Tjahja) ngotot harus relokasi. Ini akan jadi persoalan lagi," kata Martin. Menurut Timur, ada pihak yang tidak ingin masalah di Sampang selesai dengan tetap bertahan di desa tersebut. Timur meminta anggota Dewan untuk mencari tahu apakah benar warga tidak ingin direlokasi. Jika tidak benar, Timur meminta dicari tahu siapa pihak yang menginginkan hal itu. Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basarah meminta agar Kapolri maupun jajaran pemerintah lainnya mempertimbangkan ulang solusi relokasi warga Syiah dari Sampang. Pasalnya, jika solusi itu direalisasikan, maka akan jadi preseden untuk mengusir kelompok tertentu di daerah lain. "Jangan sampai setiap ada konflik di masyarakat dengan latar belakang perbedaan agama, keyakinan, kelompok minoritas harus terusir hanya karena perbedaan keyakinan. Kita sependapat tidak boleh tiap warga negara terusir dari tempat tinggal yang sah hanya karena beda keyakinan. Relokasi perlu direnungkan agar tidak dijadikan model oleh siapapun yang ingin bangsa kita terpecah-pecah," kata Basarah. Hal senada disampaikan Ketua Komisi III DPR I Gede Pasek Suardika. Menurut dia, jika kelompok Syiah tidak ingin direlokasi, pemerintah harus mengakomodasi mereka. Namun, kata dia, untuk sementara warga sebaiknya dipindahkan dari gelanggang olahraga ke tempat yang lebih layak. Setelah proses rehabilitasi tempat tinggal selesai, kata Pasek, kepolisian wajib menjaga keamanan mereka. "Mestinya markas Brimob ditempatkan disitu," ucap politisi Partai Demokrat itu.