Senin, 27 Agustus 2012

Presidan SBY Peduli Rusuh Sampang

SBY Perintahkan Empat Pejabat ke Sampang Jakarta Presiden SBY memerintahkan empat bawahannya ke Sampang, Madura. Sesuai kapasitas masing-masing, Mereka berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menuntaskan bentrokan antar kelompok yang terjadi. "Di dalam rakor tadi pagi yang diperintahkan ke Sampang adalah Pak Kapolri, Panglima TNI, Menag dan Mendagri," kata Jubir Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, Senin (27/8/2012). Keberangkatan empat pejabat ini dibagi dua rombongan. Pertama adalah �Kapolri Timur Pradopo dan Panglima TNI Agus Suhartono yang telah terbang ke Surabaya pada pukul 13.00 WIB. "Pak Mendagri dan Pak Menag akan menyusul hari ini juga," imbuh Julian. Sesuai dengan kapasitasnya, para pejabat itu membantu penuntasan akar masalah konflik. Seperti soal penegakan hukum dan keamanan agar konflik tak meluas yang jadi tugas Polri dan TNI. Sementara tugas Mendagri, yaitu berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Timur dan Bupati Sampang. Mereka mempersiapkan upaya untuk memediasi dua komunitas keyakinan yang bertikai dan tindak lanjut mengelola keadaan pasca bentrok. "Pak Menag menemui para ulama agar membantu meredakan umat dan tidak terpancing provokasi," sambung Julian. Seperti diberitakan, pada Minggu (26/8) siang terjadi bentrok antar dua komunitas keyakinan yang ada di Sampang, Madura. Ini adalah bentrokan ke dua setelah bentrok sebelumnya pada Desember tahun lalu. Namun tidak cuma perbedaan keyakinan yang menjadi pemicu konflik. Melainkan bercampur dengan konflik internal keluarga besar yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. "Karena masing-masing memiliki pengikut, maka terjadilah bentrok yang sama-sama kita sesalkan karena mencoreng kerukunan dan ketentraman masyarakat di Sampang. Terlebih kita masih dalam suasana lebaran setelah baru saja umat Islam menjalankan ibadah ramadhan," sesal SBY.

0 komentar:

Posting Komentar

silahkan komentar melalui emai
sialahkan saja melakukan demonstrasi, akan tetapi gunakanlah dengan cara-cara damai dan jangan sampai memacetkan jalan raya yang merugikan masyarakat